MK Rilis Aturan Baru untuk Tangani PHPU Pilpres 2024

Flamingballofwreckage.net – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menerbitkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1/2026 yang mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pengeluaran peraturan ini terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana mengenai persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peraturan ini ditetapkan pada 16 September 2026 dan ditandatangani oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam beberapa pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa mereka telah menerima permohonan PHPU yang diajukan pada 10 September 2026 oleh Denny Indrayana dan pemohon lainnya. PMK ini diperlukan karena tahapan dan prosedur dalam PMK sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan penanganan permohonan yang diajukan setelah periodisasi waktu yang ditetapkan.

MK menekankan bahwa PMK 1/2026 bersifat prosedural dan tidak menilai substansi dari permohonan yang diajukan. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK, yang menjelaskan bahwa penetapan jadwal dan kegiatan tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan atau kedudukan hukum pemohon. “Penilaian mengenai hal itu akan dilakukan oleh Mahkamah berdasarkan hukum acara yang berlaku,” ungkap Pasal 3 ayat (2).

Keputusan ini menunjukkan langkah jelas dari MK dalam memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan, meskipun terdapat dinamika baru dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Penetapan ini juga menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di dunia politik menjelang pemilihan mendatang.