Wakil Menteri Dinilai Rentan Patronase Politik, kata TI Indonesia

17 July 2025 – Hingga kemarin, terdapat 34 wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan ini menimbulkan diskusi di kalangan publik mengenai tumpang tindih jabatan dan potensi konflik kepentingan.

Wakil Menteri, yang umumnya bertanggung jawab dalam mendampingi menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kini juga dihadapkan pada tanggung jawab ekstra sebagai komisaris. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi kinerja BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Penunjukan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadirkan keahlian dan pengalaman para wakil menteri di sektor usaha.

Namun, beberapa pengamat menilai bahwa kumulasi jabatan ini dapat mengakibatkan perhatian yang terbagi, serta menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Mereka menekankan pentingnya pemisahan antara peran pemerintah dan perusahaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kementerian BUMN, yang memfasilitasi penunjukan tersebut, menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan BUMN. Para wakil menteri diharapkan mampu membawa visi dan misi kementerian ke dalam ranah operasional perusahaan.

Dari 34 wakil menteri yang terdaftar, masing-masing membawa latar belakang berbeda yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BUMN. Penempatan mereka juga dinilai berdasarkan keahlian dan pengalaman yang relevan dengan bidang usaha yang dipegang.

Ke depan, publik akan terus memantau bagaimana kombinasi antara peran sebagai wakil menteri dan komisaris ini akan mempengaruhi kinerja BUMN dan pelayanan publik.