Borneo Forum 2026 Minta Pemerintah Sederhanakan Birokrasi Replanting Sawit

Flamingballofwreckage.net – Borneo Forum 2026 mendesak pemerintah untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pencairan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Permintaan ini muncul setelah penyerapan dana sawit yang rendah serta kompleksitas legalitas lahan yang menghambat peremajaan lahan oleh petani. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Dana BPDPKS, Lupi Hartono, menyatakan bahwa efisiensi dalam prosedur dapat menjadikan program ini lebih optimal.

BPDPKS, sebagai badan yang mengelola dana sawit dari pungutan ekspor, sebelumnya menetapkan target PSR sebesar 180 ribu hektare per tahun. Namun, realisasi tersebut tidak pernah tercapai karena tatacara verifikasi yang memakan waktu. Petani diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat administratif, termasuk legalitas lahan, sebelum mengajukan PSR melalui lembaga berbadan hukum.

Dalam proses ini, proposal pengajuan harus dilengkapi dengan data anggota dan rencana kerja sesuai format nasional. Setelah mendapatkan persetujuan, dana hibah sebesar Rp60 juta per hektare dicairkan secara bertahap. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk mengganti pohon sawit tua dengan bibit unggul, termasuk pemeliharaan selama tiga tahun.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyoroti potensi besar produksi minyak sawit wilayah tersebut, mencapai 4,3 hingga 4,9 juta ton per tahun. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara akses pabrik kelapa sawit untuk pekebun rakyat dan perkebunan besar.

Forum ini juga membahas tantangan legalitas lahan, di mana Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa lahan masyarakat sering kali terlanjur masuk ke kawasan hutan. Penyelesaian permasalahan ini dinilai krusial untuk meningkatkan partisipasi petani dalam PSR.

Borneo Forum 2026 berlangsung dari 5 hingga 8 Agustus, mengundang berbagai pihak di industri kelapa sawit, termasuk pemerintah, akademisi, dan pihak yang peduli isu lingkungan.