Utang Pemerintah Indonesia Disorot, Menkeu Jaga Defisit APBN

21 April 2026 – Perkembangan utang pemerintah Indonesia kembali menjadi perhatian di tengah pertemuan ekonomi global dan evaluasi pasar terhadap ruang fiskal nasional. Pemerintah merespons situasi itu dengan menegaskan bahwa pembiayaan APBN 2026 masih berjalan terukur, sehingga kebutuhan pendanaan belum keluar dari jalur yang telah dirancang sejak awal tahun. Antara News

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hingga akhir Februari 2026 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp164,2 triliun atau sekitar 23,5 persen dari target APBN. Dari jumlah itu, pembiayaan utang tercatat Rp185,3 triliun, sedangkan pembiayaan non-utang minus Rp21,1 triliun. Kementerian Keuangan juga menilai minat investor terhadap Surat Berharga Negara tetap kuat, terlihat dari rasio penawaran yang masih berada di atas dua kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN.

Di sisi penerimaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan pajak bahkan naik 20,7 persen pada triwulan I. Pemerintah juga menekankan rasio utang masih berada di kisaran 40 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas 60 persen yang diatur undang-undang.

Sinyal dari pasar juga menunjukkan ruang pembiayaan masih terbuka. Pada lelang SUN 14 April 2026, pemerintah menyerap Rp42 triliun dari total penawaran Rp78,44 triliun. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri pemerintah per Februari 2026 sebesar 215,9 miliar dolar AS, tumbuh 5,5 persen secara tahunan, namun pertumbuhannya sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya.

Rangkaian data itu menempatkan isu utang pemerintah bukan sekadar soal kenaikan nominal, melainkan juga kemampuan negara menjaga biaya, tenor, dan kepercayaan pasar. Dalam jangka pendek, fokus pemerintah kini tertuju pada pengumpulan penerimaan, pengendalian defisit, dan stabilitas pasar surat utang agar ruang fiskal tetap terjaga.