Immanuel Ebenezer Ajukan Amnesti ke Prabowo, Langsung Dipecat

24 Agustus 2025 – Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang kerap disapa Noel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Noel diduga mengetahui serta membiarkan praktek pemerasan ini terjadi.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 22 Agustus 2025, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Noel tidak hanya tahu, tetapi juga meminta hasil dari pemerasan yang terjadi. “Seluruh aktivitas pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 sudah sepengetahuan Immanuel Ebenezer,” ungkap Budiyanto.

Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus ini sangat merugikan para buruh. Budiyanto menjelaskan bahwa buruh diwajibkan membayar hingga Rp 6 juta untuk mendapatkan sertifikasi K3, padahal biaya resmi pengurusan hanya sebesar Rp 275 ribu. “Dari tarif sertifikasi sebesar Rp 275 ribu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja harus mengeluarkan biaya yang sangat besar,” jelasnya.

Jika buruh tidak memenuhi tuntutan biaya tersebut, proses pengurusan sertifikasi K3 akan terhambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses sama sekali. Biaya yang dipatok sebesar Rp 6 juta tersebut diketahui mencapai dua kali lipat dari gaji yang diterima oleh buruh.

KPK berkomitmen untuk memastikan keadilan dalam kasus ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pemerasan tersebut demi perlindungan hak para pekerja. Berita ini menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Indonesia.