DKPP Terima Dua Aduan untuk Ketua dan Anggota KPU-Bawaslu

Flamingballofwreckage.net – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru-baru ini menerima dua aduan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aduan tersebut diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Dalam aduan ini, yang dilaporkan adalah Ketua serta lima anggota KPU RI. DKPP telah menerima dokumen aduan ini dengan tanda terima bernomor 038/01-08/SET-02/X/2026.

Sementara itu, aduan kedua diajukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan, yang juga telah mendapatkan tanda terima dengan nomor 039/01-08/SET-02/X/2026. Aduan ini menyoroti sepuluh penyelenggara pemilu, yang mencakup enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI.

Proses ini menandakan bahwa DKPP berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Melalui pengawasan yang ketat, DKPP bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan.

Dalam konteks tersebut, langkah DKPP dalam menerima dan memproses kedua aduan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam situasi yang sedang berlangsung, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Proses hukum selanjutnya akan menggambarkan sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi dan apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya.