Nusron Dorong Perubahan Layanan Pertanahan Cegah Mafia

Flamingballofwreckage.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan strategi transformasi layanan pertanahan guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa, Nusron menginginkan agar perbaikan sistem ini mengurangi ruang gerak mafia yang sering memperoleh keuntungan dari ketidakjelasan data.

Nusron menyoroti bahwa perbedaan antara data pemerintah daerah dan data pertanahan, seperti Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Bidang (NIB), berpotensi menjadi celah bagi mafia tanah. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data NIB dan NOP ke dalam Surat Edaran Bersama (SEB). Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik di tingkat kabupaten dan kota.

“Transformasi pelayanan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan data yang lebih baik, percepatan pelayanan bisa menutup ruang gerak mafia,” tegas Nusron. Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk memperkuat kepastian waktu pelayanan, sehingga proses yang lebih cepat dapat mencegah oknum mafia menawarkan jasa pengurusan kepada masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ini akan menerapkan layanan Peralihan Hak dalam waktu 10 hari, yang rencananya diluncurkan secara bertahap mulai 17 Agustus 2026 di 17 kabupaten dan kota. Nusron menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap mafia tanah tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku; perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan integritas sumber daya manusia sangat penting untuk mengurangi potensi pelanggaran.

Dengan demikian, upaya untuk memberantas mafia tanah diharapkan akan lebih efektif melalui transparansi dan integrasi data yang lebih baik.