Flamingballofwreckage.net – Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% serta memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) hingga tahun 2041. Langkah ini dianggap oleh sejumlah pakar sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan pengelolaan sumber daya alam. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Wardana, menyebut peningkatan kepemilikan saham akan memberikan keuntungan signifikan, terutama karena tembaga dan emas ini menjadi komoditas penting di era transisi energi saat ini.
Wardana menjelaskan bahwa tembaga sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik, dengan berbagai komponen seperti baterai menggunakan material tersebut. “Dengan porsi saham yang lebih besar, profit sharing juga akan meningkat, memberikan hak ekspor lebih besar untuk Indonesia,” ujarnya.
Melalui kebijakan evaluasi IUP yang dilakukan setiap sepuluh tahun, pemerintah berharap dapat menjaga keberlanjutan sektor pertambangan. Menurut Wardana, evaluasi ini penting agar perusahaan tambang tidak beroperasi semena-mena. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, juga menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan kapasitas Indonesia dalam mengelola aset strategis, meskipun tantangan pendanaan tanpa ketergantungan pada modal asing tetap ada.
Dari sudut pandang tata kelola, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menilai kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya peninjauan ulang kontrak dan kerja sama agar lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional. Keberanian pemerintah dalam menyusun ulang izin tambang dan sistem tata kelola yang lebih akuntabel menunjukkan komitmen untuk mengakhiri eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan masa depan.