Flamingballofwreckage.net – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda pemadaman, menimbulkan urgensi bagi pihak-pihak terkait untuk lebih responsif. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, menyampaikan peringatannya kepada para pembantu Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam praktik laporan yang tidak akurat, yang ia sebut sebagai ABS alias Asal Bapak Senang.

Menurut Hikmahanto, laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya justru memperparah situasi. Ia mengungkapkan bahwa keberlanjutan masalah karhutla menjadi perhatian penting dalam suatu rapat kabinet yang dilaksanakan baru-baru ini. Dalam konteks ini, langkah Presiden Prabowo mencopot Letjen TNI Suharyanto dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah krisis karhutla dianggap sebagai keputusan yang tepat.

Hikmahanto menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan harus didasari oleh data dan analisis yang akurat, bukan sekadar laporan yang membuat atasan merasa senang. Ketidakpastian terkait dampak dan penanganan karhutla di Indonesia memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah guna melindungi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

Dengan iklim yang semakin berisiko, para ahli lingkungan dan hukum menyarankan agar pemerintah segera mengakui situasi ini sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional dianggap penting untuk mengakses sumber daya yang lebih besar dalam upaya pemadaman dan pemulihan. Sebagai penutup, masyarakat berharap agar pemerintah mengambil langkah nyata untuk menanggulangi karhutla demi kesejahteraan dan kesehatan publik.