Flamingballofwreckage.net – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dari ekonom. Langkah ini dianggap tidak tepat dalam konteks anggaran belanja yang seharusnya diarahkan untuk proyek-proyek riil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Syafruddin Karimi, seorang ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, dana yang ditransfer ke Himbara seharusnya dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hasil pungutan pajak dan pembiayaan utang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan sekadar untuk memperindah posisi kas perbankan.
Syafruddin menyoroti bahwa meski pengalihan dana ke Himbara dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong basis uang, esensi dari anggaran tersebut tetap sama: dana itu belum terjun ke sektor riil. “Uang ini belum berkontribusi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, atau fasilitas kesehatan yang diperlukan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai pengelola kebijakan fiskal, Menkeu seharusnya lebih fokus pada pengoptimalan belanja melalui mekanisme APBN. Ia mengingatkan pentingnya mengevaluasi program-program yang perlu dipercepat dan mengatasi regulasi yang menghambat pencairan. Setiap rupiah yang bergerak melalui APBN, lanjutnya, akan langsung memacu permintaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Syafruddin berpendapat bahwa anggapan bahwa perbankan akan segera mengalihkan likuiditas besar ini menjadi kredit produktif adalah asumsi yang terlalu optimistis.
![Investasi Sudah Siap, Namun Uang Belum Disalurkan ke Proyek | flamingballofwreckage [original_title]](https://flamingballofwreckage.net/wp-content/uploads/2025/12/purbaya-kucurkan-rp200-t-ke-himbara-ekonom-esensinya-sama-uang-belum-masuk-ke-proyek-riil-lnf.jpg)