Evaluasi Bangunan Ponpes dan Harga Gas Bumi Papua Barat

Flamingballofwreckage.net – Berita terbaru dari sektor ekonomi di Indonesia mencakup berbagai isu penting yang diungkap pada hari Senin (6/10). Salah satunya adalah upaya evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Minister PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan evaluasi terhadap struktur semua pondok pesantren di Tanah Air. Langkah ini diambil sebagai respon atas arahan Presiden Prabowo Subianto setelah terjadinya insiden runtuhnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di sisi lain, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka diskusi mengenai keputusan Indonesia untuk keluar dari OPEC. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena Indonesia telah menjadi importer minyak. Dalam acara “Delivering Impactful Energy Transition” di Jakarta, SBY menekankan kesalahan mendasar dalam berpikir bahwa negara dengan sumber daya minyak melimpah tidak dapat menjadi net importer.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menginformasikan kemajuan terkait Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA). Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan bahwa dokumen perjanjian ini diharapkan dapat selesai dan ditandatangani pada 26 Oktober 2023. Ini merupakan upaya kerjasama ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia tahun ini.

Dalam bidang infrastruktur, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) akan diterapkan mulai tahun 2027 dan tidak akan ditunda. Kebijakan ini menjadi perhatian utama dalam koordinasi tingkat menteri yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan surat keputusan mengenai harga gas bumi khusus untuk Papua Barat. Keputusan ini bertujuan mendukung pengelolaan gas bumi oleh badan usaha milik daerah setempat dan memastikan alokasi serta pemanfaatan yang tepat bagi masyarakat.