Dorong Pengembangan SDM dan UMKM Muda di Banten

Flamingballofwreckage.net – Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten telah ditutup, menandai dimulainya kepemimpinan baru dalam organisasi kepemudaan di wilayah tersebut. Forum yang berlangsung pada 24-25 Januari 2026 di Serang ini mengukuhkan Tito Istianto sebagai Ketua Umum DPD KNPI Banten untuk periode 2026-2029.

Musda ini dibuka oleh Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, dihadiri oleh pejabat daerah, unsur TNI-Polri, perwakilan delapan DPD kabupaten/kota di Banten, organ kepemudaan, tokoh masyarakat, serta aktivis mahasiswa. Forum ini menjadi platform strategis bagi KNPI Banten untuk merespon tantangan sosial, ekonomi, dan dinamika kepemudaan yang semakin kompleks. Dalam skenario ini, pemuda dianggap sebagai agen penggerak persatuan dan mitra dalam pembangunan daerah.

Pemilihan Tito Istianto berlangsung aklamasi, disusul oleh pengunduran diri calon lain. Musda VIII berjalan dalam suasana kondusif, menegaskan prinsip musyawarah dan demokrasi, dengan berbagai gagasan dari pemuda Banten diperoleh melalui sidang pleno. Tito Istianto berkomitmen untuk menjadikan KNPI sebagai wadah persatuan yang bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang berorientasi pada masa depan bangsa. Fokus utama kepemimpinannya mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan soft skill, inkubator UMKM, dan program ketahanan pangan bagi pemuda.

Wakil Gubernur Banten menekankan pentingnya kolaborasi dengan KNPI, berharap pemuda bisa menjadi mitra pembangunan yang inovatif. Ahmad Jayani, Plt Ketua DPD KNPI Banten sebelumnya, menyebut Musda VIII sebagai saat untuk regenerasi dan penataan organisasi. Tito menegaskan agar kepemimpinannya dilakukan secara inklusif, agar KNPI bisa memberikan solusi bagi berbagai persoalan pemuda, termasuk pendidikan dan partisipasi sosial. Dengan berakhirnya Musda VIII, diharapkan KNPI Banten semakin menjadi kekuatan pemersatu pemuda dan mitra strategis pemerintah daerah.