Flamingballofwreckage.net – Pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menjadi sorotan dari Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa. Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak menciptakan kesan menakut-nakuti masyarakat terkait kewajiban pajak.
Pada pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Saan menekankan perlunya kepekaan dalam pembuatan kebijakan, khususnya yang melibatkan personel non-pajak. “Jangan sampai ada kesan menakut-nakuti yang menimbulkan rasa teror bagi wajib pajak,” ujarnya dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026.
Saan, yang berasal dari Fraksi Partai NasDem, meminta agar pemangku kepentingan mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan, keputusan untuk menggandeng institusi yang bukan berkompeten dalam sektor perpajakan dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan kekhawatirannya. Ia menyoroti potensi munculnya ketidakpercayaan di kalangan masyarakat menjelang pelaksanaan kebijakan ini. Puan mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah telah meminta kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri, dan kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu proses tersebut.
Pengawasan yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu menjadi perhatian publik, mengingat sifatnya yang sensitif dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menertibkan pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepercayaan publik dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
![DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Wajib Pajak | flamingballofwreckage [original_title]](https://flamingballofwreckage.net/wp-content/uploads/2026/07/djp-libatkan-babinsa-dan-bhabinkamtibmas-awasi-wajib-pajak-dpr-jangan-ada-kesan-menakutnakuti-wox.jp.jpeg)