BPJPH Tingkatkan Kerjasama dengan Kemenkes dan BPOM Menuju 2026

Flamingballofwreckage.net – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seiring dengan rencana pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada tahun 2026. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan pentingnya sinergi ini untuk memastikan kesuksesan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional.

Menurut Haikal, kebijakan Wajib Halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada bulan Oktober mendatang tidak akan mengalami perpanjangan atau penundaan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ini, BPJPH akan mengadakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Ketentuan Wajib Halal pada tanggal 8 hingga 20 Januari 2026, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan dan pengawasan produk.

Haikal juga menjelaskan bahwa kebijakan Wajib Halal ini merupakan amanat hukum yang harus dilaksanakan dengan baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di antara pelaku usaha dan masyarakat agar Indonesia menjadi rujukan standar halal di tingkat global. Keberhasilan kebijakan ini, menurutnya, juga sangat bergantung pada keselarasan kebijakan, kesiapan sistem, dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai dasar dalam mengelola JPH secara efektif dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pemahaman yang sama di antara pemangku kepentingan diperlukan untuk menerapkan kebijakan secara konsisten baik dalam perumusan maupun pelaksanaan di lapangan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan memetakan produk yang wajib bersertifikat halal, termasuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas pengawasan produk di seluruh rantai pasok.