Site icon flamingballofwreckage

Ambisi Donald Trump di Greenland Ganggu Tatanan Hukum Global

[original_title]

Flamingballofwreckage.net – Ketertarikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Greenland kembali mencuat, menimbulkan kekhawatiran global. Para ahli menegaskan bahwa ambisi ini bukan sekadar gertakan, melainkan ancaman serius bagi tatanan hukum internasional. Mark Kersten, seorang pakar dari University of the Fraser Valley, menilai bahwa potensi serangan AS terhadap Greenland harus dilihat sebagai isu mendesak yang membutuhkan perhatian khusus.

Ketika Trump menunjukkan ketertarikan pada aneksasi wilayah oleh pemimpin negara lain, Kersten mencatat bahwa perilaku ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang agresif. Konsekuensi dari pendekatan ini dapat merusak fondasi hukum internasional, di mana Trump melihat kelemahan sebagai peluang untuk dieksploitasi.

Rasmus Sinding Sondergaard, peneliti senior dari Danish Institute for International Studies, menyatakan bahwa meskipun publik Kopenhagen menganggap kemungkinan serangan militer rendah, kekhawatiran tetap ada. Di Eropa, terdapat perpecahan terkait respons yang harus diberikan terhadap tindakan AS yang tidak berdasarkan hukum yang jelas.

Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute, mengkritik Eropa yang gagal mengecam pelanggaran hukum internasional di berbagai krisis, termasuk yang terjadi di Jalur Gaza. Ia memperingatkan bahwa jika Trump benar-benar melancarkan serangan, reaksi dunia internasional dapat menjadi pasif.

Trump beralasan bahwa Greenland memiliki posisi strategis untuk keamanan nasional AS mengingat ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Namun, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, meminta Trump untuk tidak mengancam Greenland dan memperingatkan dampak negatif jika agresi terjadi, terutama di antara sesama anggota NATO. Sementara itu, Pemerintah Greenland melalui Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen menegaskan penolakan terhadap pemindahan kedaulatan dalam bentuk apapun, sambil tetap berkomitmen pada jalur diplomatik dengan Washington.

Exit mobile version