12 Juli 2025 – Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan global. Tarif ini menargetkan produk dari 23 negara, termasuk Indonesia, dengan tarif khusus 32% untuk Indonesia yang telah berlaku sejak April 2025. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap ekspor nasional, terutama sektor manufaktur (tekstil, furnitur, elektronik) dan pertanian (minyak sawit, karet, kopi).
Kementerian Perdagangan RI merespons dengan strategi diplomasi ekonomi intensif. Pemerintah telah mengirimkan surat resmi ke United States Trade Representative (USTR) dan merevitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk menegosiasikan penyesuaian tarif. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin upaya komunikasi langsung dengan perwakilan dagang AS.
Pemerintah juga mempertimbangkan jalur Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menangani potensi kerugian sepihak. Komoditas prioritas yang terdampak, seperti tekstil, furnitur, dan makanan olahan, telah dipetakan untuk analisis lebih lanjut. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan asosiasi industri, seperti Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, untuk mengumpulkan data perdagangan terkini dan mendorong diversifikasi pasar ekspor ke ASEAN, Timur Tengah, dan Asia Selatan.
Kebijakan tarif Trump merupakan bagian dari agenda “America First” untuk melindungi industri domestik AS dan mengurangi defisit perdagangan. Analis menilai langkah proteksionis ini dapat memicu ketegangan dagang dengan mitra strategis, meskipun belum ada indikasi kuat bahwa kebijakan ini terkait langsung dengan Pemilu AS 2026.
Pemerintah Indonesia mengutamakan pendekatan dialogis melalui forum multilateral seperti ASEAN dan WTO untuk menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral. Dengan diversifikasi pasar dan negosiasi aktif, Indonesia berupaya meminimalkan dampak tarif sambil mempertahankan daya saing ekspor global.